Tim kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dengan Wakil Bupati Demak beserta jajarannya, yang juga dihadiri Wamenkeu RI, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) serta perwakilan perbankan Jateng di kantor Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (25/3/2021). Foto: Arief/nvl

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan, penurunan penerimaan negara serta peningkatan belanja negara. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menilai pengembangan UMKM dan usaha mikro serta infrastruktur yang ada di Kabupaten Demak punya peranan strategis dan signifikan atasi pemulihan ekonomi nasional, terutama di Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Fathan usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dengan Wakil Bupati Demak beserta jajarannya, yang juga dihadiri Wamenkeu RI, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) serta perwakilan perbankan Jateng di kantor Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (25/3/2021). Pertemuan ini membahas penyaluran kredit ultra mikro dan KUR kepada UMKM dan infrastruktur di Kabupaten Demak.

"Demak sebagai kabupaten penyangga Provinsi Jawa Tengah punya peranan yang strategis dan signifikan untuk pengembangan ekonomi rakyat. Juga mengelaborasi Jawa Tengah sebagai sentra sentra pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi dengan pandemi ini, tentu pertanian, perikanan serta agro industri bisa menjadi tulang punggung untuk mengatasi kelesuan ekonomi nasional,” ujar Fathan.

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, salah satu sektor yang berdampak secara signifikan akibat pandemi Covid-19 adalah sektor usaha ultra mikro yang mayoritas bergerak pada skala kecil dengan modal yang minim. Adanya pembatasan aktifitas yang dilakukan berimbas pada ketahanan usaha ultra mikro.

"Masa Pandemi tentu memukul dunia usaha dan juga membuat produksi mereka berhenti, harus ada skenario besar dari pemerintah kalau perlu satu skema besar untuk menopang pertumbuhan mereka," jelas politisi dapil Jawa Tengan II itu.

Fathan menambahkan pemerintah dan lembaga terkait segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional (PEN) dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN.

"Perkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan salah satunya melalui perbankan kita ingin pemerintah mengalokasikan lagi untuk  belanja sosial dan bagaimana juga untuk memberdayakan UMKM lebih besar lagi," tutupnya. (afr/es)